? Pengertian Paradigma
Istilah
paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Kata
paradigma sendiri berasal dari Inggris yakni pada abad pertengahan yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin
ditahun 1483 yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola.
Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut paradeigma (paradeiknunai)
yang berarti untuk membandingkan, bersebelahan atau memperlihatkan. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paradigma diartikan sebagai kerangka
berpikir. Istilah paradigma pada awalnya berkembang di dunia ilmu pengetahuan,
terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis,
tokoh yang menemukan istilah tersebut adalah Thomas S Kuhn. Menurutnya, ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh
suatu paradigma. Dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution yang terbit tahun 1962
pengertian paradigma dijabarkan dalam dua konsep utama yaitu :
a.
Paradigma semacam model berpikir yang
dijadikan contoh oleh para ilmuan yang melakukan kegiatan keilmuannya di dalam
paradigma itu. Sehingga paradigma berfungsi
sebagai alat bantu para illmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, apa
yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab dan aturan-aturan yang
bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut.
sebagai alat bantu para illmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, apa
yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab dan aturan-aturan yang
bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut.
b. Paradigma
merupakan kerangka keyakinan atau komitmen intelektual yang memberi batasan
tentang masalah dan prosedur serta metode penyelesaiannya. Secara singkat Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar
dan asumsi-asumsi teoretis yang umum sehingga merupakan sumber hukum, metode,
serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri serta
karakter dari ilmu pengetahuan tersebut.
Istilah
paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian sumber
nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan
dari perkembangan, perubahan, serta proses dalam bidang tertentu. Selanjutanya
istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan,
tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka
bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolak ukur, arah dan tujuan. Jika sesuatu
dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai
kerangka, acuan, tolak ukur, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia.
kerangka, acuan, tolak ukur, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia.
? Pengertian Pembangunan
a. Kata
pembangunan yang dalam bahasa inggris disebut development menunjukkan adanya pertumbuhan, perluasan ekspansi yang
bertalian dengan keadaan yang harus digali dan yang harus dibangun agar dicapai
kemajuan di masa yang akan datang.
b.
Secara sederhana, pengertian Pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang
mengarah pada perubahan dengan tata nilai yang lebih baik atau lebih maju.
c. Pada
dasarnya, perubahan-perubahan yang diinginkan bagi bangsa Indonesia adalah perubahan
yang mengarah keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahir
dan batin, jasmani dan rohani, atau dunia dan akhirat.
d. Pembangunan
tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif artinya pembangunan
tidak hanya mencakup bidang material tetapi juga spiritual.
e. Di
dalam pembangunan terjadi proses perubahan yang terus menerus menuju kemajuan
dan perbaikan ke arah tujuan yang dicita-citakan. Dengan kata lain, kata
pembangunan mengandung pemahaman akan adanya penalaran dan pandangan yang
logis, dimanis dan optimis.
? Penyelerasan Pembangunan
Agar pembanguan
nasional dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan visi dan misinya
sehingga terwujud tujuan nasional maka pembangunan harus dilaksanakan
berdasarkan dasar negara dan ideologi serta pandangan hidup bangsa dan negara
pancasila. Dengan kata lain pancasila harus dijadikan sebagai paradigma
pembangunan sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur serta maju tetapi
berkepribadian Indonesia. Paradigma Pembangunan adalah model/pola yang
merupakan sistem berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang
direncanakan guna mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat menuju hari esok
yang lebih baik.
? Pancasila sebagai Paradigma
Pembangunan
Pancasila
sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif
menjadi dasar, kerangka acuan serta tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional
yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai pengakuan dan penerimaan dari bangsa Indonesia yang telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka memang seharusnya apabila pancasila menjadi landasan dan tolak ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan.
menjadi dasar, kerangka acuan serta tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional
yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai pengakuan dan penerimaan dari bangsa Indonesia yang telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka memang seharusnya apabila pancasila menjadi landasan dan tolak ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan.
Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Politik
Warga
Indonesia sebagai warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau
pelaku politik bukan sekadar sebagai objek politik. Karena pancasila bertolak dari kodrat
manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat
manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek
harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter.
pelaku politik bukan sekadar sebagai objek politik. Karena pancasila bertolak dari kodrat
manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat
manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek
harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter.
Berdasarkan
hal tersebut, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas
kerakyatan yaitu terletak pada sila ke IV Pancasila. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan. Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral.
kerakyatan yaitu terletak pada sila ke IV Pancasila. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan. Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral.
Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Ekonomi
Sesuai dengan
paradigma pancasila dalam pembangunan ekonomi maka sistem dan
pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada pancasila. Secara khusus,
sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan yaitu pada sila ke I
Pancasila dan kemanusiaan yaitu pada sila ke II Pancasila. Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan.
pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada pancasila. Secara khusus,
sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan yaitu pada sila ke I
Pancasila dan kemanusiaan yaitu pada sila ke II Pancasila. Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan.
Sistem
ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem
ekonomi yang berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang baik adalah sistem ekonomi
yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk
pribadi maupun sebagai makhluk Tuhan. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila
berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan
individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian
juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui
kepemilikan individu.
Kebijakan
ekonomi memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat dan harus mampu mewujudkan
perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat (tidak
seperti selama orde baru yang telah berpihak pada ekonomi besar/konglomerat).
Politik ekonomi kerakyatan lebih memberikan kesempatan, dukungan dan
pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan usaha
menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu,
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Ekonomi
kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah daerah
di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan
dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan demikian ekonomi kerakyatan akan
mampu memberdayakan daerah/rakyat dalam berekonomi sehingga lebih adil,
demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam ekonomi kerakyatan, pemerintah
pusat ( negara ) yang demokratis berperan memaksakan pematuhan
peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian
hukum.
Oleh karena
itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan
pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Ekonomi pancasila juga memiliki arti bahwa pihak swasta yang bisa mandiri dilindungi hak-haknya untuk mengembangkan usahanya, sedangkan untuk pihak-pihak yang masih belum bisa mengembangkan usahanya akan dibantu oleh pemerintah dalam mengembangkan usahanya
pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Ekonomi pancasila juga memiliki arti bahwa pihak swasta yang bisa mandiri dilindungi hak-haknya untuk mengembangkan usahanya, sedangkan untuk pihak-pihak yang masih belum bisa mengembangkan usahanya akan dibantu oleh pemerintah dalam mengembangkan usahanya
Ø Ekonomi Kerakyatan Sebagai Bentuk Pembangunan Ekonomi
Berparadigma Pancasila
Pengembangan
ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan akhirnya yang kuatlah yang menang. Hal
ini sebagai implikasi dari perkembangan ilmu ekomoni pada akhir abad ke-18 menumbuhkan
ekonomi kapitalis. Arah dasar kenyataan objektif inilah maka di Eropa pada awal
abad ke-19 muncul pemikiran sebagai reaksi atas perkembangan ekonomi tersebut
yaitu ekonomi sosialisme komunisme yang memperjuangkan nasib kaum feodal karena
ditindas oleh kaum kapitalis dan tidak terwujudnya perkembangan proses politik
yang demokratis.
Selain itu,
dalam berpraktek ekonomi nasional, yang menonjol kini adalah aktualisasi jual beli
uang, lobi bisnis politik-uang, perebutan jabatan publik ekonomis, dan lain
sebagainya yang ditunjukan oleh para konglomerat, para pialang saham (baik
pemain domestik maupun internasional), para politisi/partisipan partai politik
dll yang sering mengabaikan kepentingan yang lebih luas untuk kepentingan
bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan
pada sistem ekonomi yang berkemanusiaan.
Pancasila
sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada Sila Keempat
Pancasila. Sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem
ekonomi Indonesia. Dengan demikian hal tersebut menunjuk pada pembangunan
Ekonomi Kerakyatan atau Sistem Ekonomi Pancasila. Mubyarko telah mengembangkan ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang
humanistis yang mendasarkan kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan
ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan dan
kesejahteraan.
Pengembangan
ekonomi mendasarkan pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu adalah untuk
memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Selain itu,
sistem hubungan kelembagaan demokratis harus diperbaiki agar tidak ada peluang
bagi tumbuh kembangnya kolusi antara penguasa politik dengan pengusaha lain,
bahkan antara birokrat dengan pengusaha. Warga bangsa sebagai unsur pokok serta
subjek dalam negara adalah sebagai satu keluarga bangsa. Oleh karena itu perubahan
dan pengembangan ekonomi harus diletakkan pada peningkatan harkat dan martabat
serta kesejahteraan seluruh bangsa sebagai satu keluarga.
Ø Langkah - Langkah Pengembangan Ekonomi Berbasis
Ekonomi Rakyat
Langkah –
langkah yang strategis dalam upaya melakukan pengembangan ekonomi yang berdasarkan
nilai-nilai pancasila dan mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah
sebagai berikut:
1.
Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan
Hal ini dapat dilakukan dengan program
sosial safety net yang populer dengan program jaringan pengaman sosial (JPS). Sementara
untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka pemerintah
harus secara konsisten menghapuskan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme ).
2.
Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi.
Upaya ini dilakukan dengan
menciptakan kondisi kepastian usaha yaitu dengan diwujudkanya perlindungan
hukum serta undang-undang persaingan yang sehat.
3.
Transformasi struktur
Hal ini dilakukan guna memperkuat ekonomi rakyat maka
perlu diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural.
Tranformasi struktural meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke
ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi
subsistem ke ekonomi pasar, dari ekonomi ketergantungan kepada kemandirian,
dari ekonomi orientasi dalam negeri ke orientasi ekspor.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar